Abu Jibril Uji Materiil UU Teroris

Abu Jibril, mengajukan uji materiil atas Undang-Undang Teroris. Ayah dari tersangka teroris Muhammad Jibril itu menilai ada pelanggaran hak asasi atas penerapan UU Teroris.

Uji materiil ini diajukan pengacara Jibril, Ahmad Suryono, ke Mahkamah Konstitusi, pada hari ini, Jumat 4 Desember 2009. "Penangkapan dan penahanan klien kami telah melanggar hak konstitusionalnya," kata Ahmad Suryono di Gedung MK.

Selain Abu Jibril, uji materiil ini juga diajukan oleh Umar Abduh (peneliti masalah terorisme dan Sekjen Center for Democratic and Social Justice Studies atau Cedsos), Haris Rusly (analis masalah terorisme di Cedsos), John Helmi Mempi (Direktur Eksekutif Cedsos), dan Hartsa Mashirul HR (investigator masalah teroris di Cedsos).

Abu Jibril dan teman-temannya itu menilai penerapan Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat, dan Pasal 46 UU Teroris telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Muhammad Jibril ditangkap polisi pada 25 Agustus 2009. Setelah tujuh hari menjalani pemeriksaan, pada Selasa 1 September 2009, Mohammad Jibril resmi dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus terorisme. Jibril diduga terlibat pendanaan jaringan terorisme. Jibril juga diduga terlibat dalam peristiwa bom bunuh diri di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton.

Polisi menerapkan sekaligus empat pasal pada Mohammad Jibril yakni asal 15 jo Pasal 6 UU Terorisme, yakni permufakatan jahat untuk tindak pidana terorisme.

Jibril juga dijerat Pasal 13 huruf a dan c UU Terorisme tentang pemberian bantuan kemudahan untuk tindak pidana terorisme. Kemudian, Pasal 266 KUHP tentang menggunakan dokumen palsu otentik dan Pasal 55 UU No 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.